Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Kali ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, turut memberikan respons terkait kemungkinan DPR RI mengagendakan proses politik untuk menyikapi polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Haedar menegaskan DPR memiliki ruang untuk mengagendakan berbagai langkah politik, termasuk membahas wacana pemakzulan Gibran. Namun, setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang sah, berlandaskan konstitusi, serta mempertimbangkan kemaslahatan umum.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (9/11/2026).
“Sistem politik kita menjunjung nilai-nilai demokrasi, maka DPR mau mengagendakan apa pun itu, silakan saja. Yang penting berbasis pada keabsahan dasar-dasar pengambilan keputusan, lalu kemaslahatan umum, juga menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif,” kata Haedar.
Pernyataan pimpinan organisasi Islam besar tersebut menjadi perhatian di tengah menguatnya desakan agar DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti polemik Gibran.
Haedar juga mengingatkan bahwa kepastian hukum harus menjadi landasan utama dalam menentukan arah kepemimpinan nasional. Penegakan hukum, menurutnya, tidak boleh tunduk pada kepentingan politik maupun hasrat kekuasaan.
Ia meminta publik mengikuti proses yang akan berlangsung di DPR dan tidak mendahului keputusan lembaga legislatif tersebut.
“Kita tidak tahu DPR mau menyidangkan seperti apa. Nanti kita ikuti saja apa yang akan dibahas oleh DPR. Jangan mendahului apa yang dilakukan oleh DPR,” ujarnya.
PUTUSAN MA DAN MK JADI SOROTAN
Wacana pemakzulan Gibran menguat setelah muncul perkembangan hukum terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi Subhan dalam perkara sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran.
Dalam putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan kelompok masyarakat sipil untuk mendesak DPR mengambil langkah konstitusional terhadap Gibran.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran. Namun, permohonan dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Sejumlah elemen masyarakat kini mendorong DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
DPR DITANTANG BERSIKAP
Desakan agar DPR tidak tinggal diam juga datang dari sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil. Mereka meminta partai-partai politik di parlemen tidak mengabaikan persoalan yang menyangkut persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Kini, perhatian publik tertuju pada DPR yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memproses usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Meski demikian, putusan MA mengenai surat penyetaraan pendidikan tidak otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Proses pemakzulan tetap harus memenuhi persyaratan dan tahapan konstitusional.
Sikap Haedar Nashir mempertegas bahwa pembahasan langkah politik di DPR tidak perlu ditabukan, sepanjang dilakukan berdasarkan hukum, konstitusi, dan kepentingan rakyat.
Sumber: Republika, 9 November 2026; putusan Mahkamah Agung.
