Dua proyek ambisius diluncurkan Pemerintah Pusat, yaitu Danantara Indonesia dan Bank Emas. Namun, di tengah optimisme, muncul kekhawatiran besar ditengah masyarakat, kekhawatiran itu bukan tidak berdasar melainkan dilandaskan kurangnya transparansi, potensi konflik kepentingan, dan jejak rekam skandal korupsi.
Menjadi pertanyaan besar apakah proyek ini benar-benar akan membawa Indonesia menuju kebangkitan ekonomi, atau justru menjadi ladang basah yang baru bagi koruptor?
Diketahui sebelumnya Pemerintah meresmikan Danantara Indonesia yang merupakan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund ) dengan aset awal yang diperkirakan mencapai $900 miliar atau sekitar Rp 14.670 triliun, Danantara berambisi menjadi salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia.
Pemerintah mengklaim bahwa model ini akan menyerupai Temasek Holdings di Singapura, di mana aset-aset negara, termasuk BUMN besar seperti Bank Mandiri, PLN, Pertamina, dan Telkom Indonesia, akan dikelola secara profesional untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, kritik dan kekhawatiran publik mulai bermunculan dikarenakan rata rata BUMN yang dikelola itu merugi belum lagi rekrutmen pengelola yang dirasa publik sangat tidak tepat seperti penunjukan pimpinan Danantara yang masih merangkap jabatan sebagai pejabat publik, Andry Satrio Nugroho dari INDEF menilai bahwa rangkap jabatan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Belum lagi, penunjukan figur kontroversial yang didaulat menjadi salah satu ketua tim pakar Danantara. Salah satu contohnya adalah Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia yang pernah terjerat kasus korupsi, Yaa salam..
Dari sebab itulah kritikan tajam pun datang salah satunya dari Imam Besar NU Garis Lurus KH. Luthfi Bashori, dikutib dari akun fb Beliau, Luthfi Bashori (1/03): “EMAS FREEPORT DAN HALMAHERA SAJA YANG DISIMPAN DI BANK EMAS, JANGAN MILIK MASYARAKAT, JADI KALAU AKAN DIKORUPSI BUKAN MASYARAKAT LAGI YANG DIRUGIKAN!!!!”, pungkasnya. []
