Permohonan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menjalani penahanan di rumah kandas di tangan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Majelis hakim menolak permohonan pengalihan penahanan Yaqut dari rumah tahanan menjadi tahanan rumah. Alasan kesehatan yang diajukan pihak terdakwa dinilai masih dapat ditangani melalui mekanisme pelayanan medis yang tersedia bagi tahanan KPK.
Dalam persidangan, majelis hakim menegaskan bahwa apabila Yaqut membutuhkan penanganan medis, pihaknya dapat berkonsultasi dengan dokter. Bahkan, apabila fasilitas kesehatan di dalam rutan tidak memadai, kuasa hukum dapat mengajukan izin untuk mendapatkan pengobatan di luar rutan sesuai prosedur.
Dengan keputusan itu, Yaqut tetap menjalani proses hukum sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2023–2024.
BUKAN PERKARA KECIL: RP622 MILIAR JADI ANGKA KUNCI
Perhatian terhadap perkara Yaqut tidak hanya berkaitan dengan persoalan penahanan.
Di ruang sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa perkara tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar:
Rp 622.090.207.166,41
atau sekitar Rp622,09 miliar.
Angka tersebut disebut jaksa berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI terkait penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024.
Dengan nilai kerugian mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, perkara ini menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan kuota ibadah haji, yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan jemaah Indonesia.
JAKSA DAKWA YAQUT TERIMA USD271.500
Yang membuat perkara ini semakin menyita perhatian adalah dakwaan mengenai dugaan penerimaan uang.
JPU KPK mendakwa Yaqut memperkaya diri sendiri sebesar:
USD271.500
Nilai tersebut dalam pemberitaan persidangan disebut setara sekitar Rp4,8 miliar.
Dalam uraian dakwaan, jaksa menyebut uang tersebut berkaitan dengan pembagian fee percepatan. Jaksa bahkan menguraikan bahwa bagian yang disebut diterima Yaqut mencapai USD271.500.
Namun, tudingan tersebut dibantah Yaqut. Mantan Menteri Agama itu menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebagaimana didakwakan jaksa dan menilai tudingan tersebut hanya berdasarkan asumsi.
Di sinilah pembuktian di ruang sidang menjadi sangat penting: apakah uang tersebut benar diterima Yaqut, bagaimana alirannya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, dan apa hubungan uang tersebut dengan kebijakan kuota haji.
KUOTA HAJI TAMBAHAN DI PUSARAN PERKARA
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024.
Dalam dakwaannya, JPU KPK mempersoalkan mekanisme pengisian kuota haji khusus tambahan yang menurut jaksa tidak sesuai dengan ketentuan.
KPK juga sebelumnya menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam proses penetapan kuota haji khusus tambahan, pengisian kuota, serta aliran dana dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024.
Perkara tersebut tidak hanya menyeret Yaqut. Ia didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba.
DARI KUOTA TAMBAHAN KE DAKWAAN MILIARAN
KPK sebelumnya mengungkap bahwa perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024.
Dalam proses penyidikan, KPK menyebut terdapat dugaan keterlibatan Yaqut dalam persoalan pembagian kuota tambahan. Bahkan, KPK pernah menyatakan bahwa Yaqut diduga memberikan perintah terkait pembagian 20.000 kuota haji tambahan tahun 2024 kepada staf khususnya sejak November 2023.
Kini, persoalan tersebut telah masuk ke tahap persidangan.
Jaksa telah membacakan dakwaan. Yaqut membantah sebagian tuduhan. Dan majelis hakim mulai menguji seluruh konstruksi perkara melalui persidangan.
HAKIM: SAKIT BUKAN OTOMATIS ALASAN JADI TAHANAN RUMAH
Dalam konteks permohonan tahanan rumah, majelis hakim memilih untuk tidak mengabulkannya.
Pertimbangan hakim pada prinsipnya adalah bahwa kebutuhan kesehatan Yaqut masih dapat ditangani melalui fasilitas kesehatan yang tersedia. Jika dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di luar rutan, mekanisme izin berobat dapat ditempuh.
Dengan demikian, penolakan tahanan rumah bukan berarti hak Yaqut untuk memperoleh pelayanan kesehatan diabaikan.
Sebaliknya, pengobatan tetap dapat dilakukan melalui mekanisme medis yang berlaku bagi tahanan.
UJIAN SEBENARNYA ADA DI RUANG SIDANG
Kini perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada apakah Yaqut akan menjadi tahanan rumah atau tetap berada di Rutan KPK.
Pertanyaan yang lebih besar justru menunggu jawaban dari persidangan:
Benarkah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji?
Benarkah negara mengalami kerugian Rp622,09 miliar?
Benarkah Yaqut menerima USD271.500 sebagaimana didakwakan JPU KPK?
Dan yang paling menentukan:
Apakah seluruh dakwaan tersebut nantinya dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan majelis hakim?
Untuk sementara, satu hal telah diputuskan majelis hakim:
permohonan tahanan rumah ditolak.
Yaqut tetap menjalani proses persidangan dari balik tahanan, sementara dakwaan senilai Rp622,09 miliar dan dugaan penerimaan USD271.500 kini menunggu pembuktian di ruang sidang.
faktakini
