Pemerintah Indonesia menganggarkan Rp 650,31 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2027.
Alokasi pembayaran bunga utang sebesar Rp 650,31 triliun dalam RAPBN 2027 ini senilai 15,87% dari total belanja negara yang direncanakan mencapai Rp 4.097,19 triliun.
Angka fantastis ini mencerminkan beban keuangan negara yang signifikan, di mana jika dirinci lebih dalam, pemerintah harus menggelontorkan sekitar Rp 1,78 triliun per hari, Rp 74,24 miliar per jam, atau sekitar Rp 1,24 miliar setiap menitnya hanya untuk membayar bunga, belum termasuk pokok utangnya.
Berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami skala dan dampak dari anggaran tersebut:
📊 Alokasi Belanja Bunga Utang dalam Perspektif
Porsi Belanja Negara: Anggaran bunga utang ini memakan porsi yang sangat besar dari total Belanja Negara. Hal ini membatasi ruang fiskal (fiscal space) pemerintah untuk mendanai program pembangunan lain.
Perbandingan Sektor: Sebagai gambaran, angka Rp 650,31 triliun ini jauh melampaui anggaran tahunan banyak kementerian teknis, bahkan bisa menyamai atau melebihi total anggaran infrastruktur atau perlindungan sosial dan kesehatan dalam satu tahun anggaran.
Blokade Fiskal: Semakin tinggi alokasi untuk bunga utang, semakin sedikit uang pajak masyarakat yang bisa disalurkan langsung menjadi fasilitas publik seperti jalan, rumah sakit, subsidi energi, atau peningkatan kualitas pendidikan.
⚠️ Dampak dan Risiko Jangka Panjang
Opportunity Cost (Biaya Kesempatan): Setiap rupiah yang digunakan untuk membayar bunga utang adalah rupiah yang hilang untuk investasi produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
Risiko Nilai Tukar: Jika sebagian utang tersebut dalam mata uang asing (seperti USD), pelemahan nilai tukar Rupiah akan membuat beban pembayaran bunga ini membengkak lebih tinggi dari yang dianggarkan.
Ketergantungan Utang Baru: Untuk membayar bunga dan pokok utang yang jatuh tempo, pemerintah sering kali harus menerbitkan utang baru (refinancing), yang berpotensi menciptakan lingkaran setan utang jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi laju utangnya.
Total utang pemerintah Indonesia saat ini adalah Rp10.293,69 triliun, berdasarkan data resmi kuartal II per akhir Juni 2026 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Jumlah utang tersebut setara dengan 41,26% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Sejak Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024, jumlah utang pemerintah tercatat bertambah sebanyak Rp1.819,79 triliun. Atau rata-rata Prabowo nambah utang Rp2,72 triliun per hari.
Sumber : portalislam, kompas dll