Merespons resolusi DK PBB itu, juru bicara Houthi di Yaman, Mohammed Abdul Salam mengabaikannya. ‘’Ini sekadar permainan politik belaka dan AS lah pihak yang sebenarnya melanggar hukum internasional,’’ katanya.
Rancangan resolusi yang berhasil diloloskan tersebut disponsori dua negara bersekutu, yaitu AS dan Jepang. Resolusi DK PBB ini juga menjadi dukungan implisit atas Operation Prosperity Guardian, patroli gabungan di Laut Merah yang dipimpin AS.
Mereka menjaga keamanan pelayaran kapal komersial di Laur Merah dan Teluk Aden dari serangan rudal dan drone Houthi. ‘’Ancaman hak dan kebebasan berlayar di Laut Merah adalah tantangan global dan butuh respons global,’’ kata Dubes AS di PBB, Linda Thomas-Greenfield.
Houthi yang mempunyai kaitan dengan Iran yang berbasis di Yaman, sejak November lalu memang menyerukan menyerang kapal-kapal yang ada hubungan dengan Israel atau bagian dari Israel sebagai dukungan atas Hamas yang berperang melawan Israel di Gaza.
Namun, banyak pula kapal yang menjadi target tak mempunyai kaitan dengan Israel. AS menuding Iran memberikan dukungan atas serangan yang dilakukan Houthi, termasuk memasok rudal dan drone. Iran menepis tudingan AS tersebut.
Pemungutan suara atas rancangan resolusi berlangsung setelah DK PBB menolak perubahan yang diajukan Rusia, yang menyatakan dukungan implisit terhadap patroli gabungan pimpinan AS termasuk perang di Gaza merupakan akar penyebab serangan Houthi di Laut Merah.
Dubes Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mempertanyakan legitimasi satuan tugas bentukan AS itu. Dalam serangan terkini, kapal perang AS dan Inggris pada Selasa, menembak jatuh 21 drone dan rudal Houthi di bagian selatan Laut Merah.
US Central Command mengungkapkan, terdapat 26 serangan Houthi sejak mereka menahan kapal Galaxy Leader.
Sumber : republika.co.id
