Oleh Abd Wahab Hasyim*
MUKTAMAR ke-35 NU baru sepekan lagi dimulai, tetapi pertarungan sesungguhnya tampaknya sudah berlangsung jauh sebelum beduk ditabuh dan palu sidang pemilihan diketuk.
Pertemuan sejumlah kiai sepuh di kantor PBNU, 20 Agustus 2026, lewat undangan yang diteken personal Gus Yahya sebagai Ketua Umum, menjadi salah satu episode yang menarik dibaca bukan sekadar sebagai silaturahmi, melainkan sebagai bagian dari konsolidasi para kiai dan ajang perlawanan politik terhadap rumor paket Istana dan pengkondisian formasi AHWA menjelang pemilihan kepemimpinan NU di Muktamar ke-35 NU pada 27-31 Agustus nanti.
Nama Kiai Ma’ruf Amin kembali berada di tengah pusaran. Ia menjadi arsitek utama pertemuan berjudul silaturrahim Kiai Sepuh tersebut.
Pengalaman politik Kiai Ma’ruf amin membuat setiap langkahnya sulit dibaca sebagai kebetulan. Di satu sisi, ia adalah kiai sepuh yang memiliki otoritas moral dan jaringan luas di tubuh NU. Di sisi lain, rekam jejaknya di panggung kekuasaan nasional membuat manuver politiknya selalu memiliki resonansi lebih besar daripada sekadar urusan internal organisasi.
Di titik inilah posisi Gus Yahya menarik perhatian. Ia memposisikan diri mendapatkan mandat untuk mengundang Para Kiai Sepuh atas arahan Kiai Ma’ruf, dan 2 Kiai sepuh lainnya.
Gus Yahya amat lihai memainkan kharisma kiai sepuh untuk dijadikan modal tawar menawar politik demi mempertahankan kursi kepemimpinan di PBNU.
Kita pun mempertanyakan, kenapa pertemuan-pertemuan Kiai sepuh inisiasi Kiai Ma’ruf Amin dan Gus Yahya selalu menafikan keberadaan Kiai Miftachul Akhyar sebagai pemimpin tertinggi PBNU.
Jika konfigurasi politik menjelang muktamar mengarah pada duet Kiai Ma’ruf Amin sebagai Rais Aam dan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, pertanyaannya bukan hanya siapa yang memimpin NU lima tahun ke depan. Walakin yang lebih besar adalah: ke mana arah politik NU setelah muktamar nanti?
Kecurigaan tentang adanya irisan kepentingan politik dengan mantan Presiden Jokowi pun agak sulit dihilangkan jejaknya.
Jokowi, bagaimanapun, masih memiliki pengaruh politik dan jejaring kekuasaan yang tidak bisa diabaikan menuju kontestasi politik 2029.
Jika benar terdapat pertautan kepentingan antara Kiai Ma’ruf Amin, Gus Yahya, dan jejaring politik Jokowi, Muktamar ke-35 NU berpotensi menjadi lebih dari sekadar arena memilih Rais Aam dan Ketua Umum. Ia bisa berubah menjadi titik penting dalam penataan ulang peta politik nasional menuju 2029.
*Menolak Lupa: 2 Muktmar dan Pemilu 2019*
Sebagian besar pengurus dan warga NU tentu tidak bisa melupakan ingatan saat kontestasi pemilihan pada Muktamar ke-34 NU di Lampung, 5 tahun silam.
KH Said Aqil Siraj sendiri secara tegas dan terbuka mengungkapkan adanya campur tangan politik dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam Muktamar tahun 2021.
Jokowi menurut kesaksian Kiai Said, tidak menginginkan dirinya terpilih kembali. Dan sikap Kiai Ma’ruf sebagai Wakil Presiden yang diam seolah mengamini operasi Istana, salah satunya lewat Menteri Agama, Gus Yaqut, adik dari Gus Yahya yang terpilih di Muktamar ke-34, mengalahkan Kiai Said Aqil.
Peristiwa berikutnya terjadi sebelas tahun lalu, 2015, pada Muktamar ke-33 NU di Jombang. Saat forum berada dalam situasi gaduh, Kiai Ma’ruf Amin mendorong KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, Pj Rais PBNU yang menggantikan alm KH Sahal Mahfudz, untuk tampil meredakan ketegangan di arena Muktamar. Dan situasi pun berangsur damai.
Yang menari justru ketika proses musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) berlangsung di pendopo Kabupaten Jombang, Kiai Ma’ruf Amin tidak tampil sebagai figur yang hendak mengambil posisi puncak. Ia memilih posisi sebagai Wakil Rais Aam, mendampingi Gus Mus.
Kiai Ma’ruf Amin barangkali memahami satu hal yang tidak semua orang perhitungkan: Bahwa Gus Mus berada dalam posisi yang secara moral dan psikologis sulit untuk menerima kembali jabatan Rais Aam. Bila dipilih pun, Gus Mus pastu menolak atau mengundurkan diri secara terbuka.
Dan skenario itu benar-benar terjadi.
Ketika hasil musyawarah AHWA sedang diumumkan di arena Muktamar dan Gus Mus dinyatakan sebagai Rais Aam terpilih, muncul surat pengunduran dirinya. Konsekuensinya jelas. Kiai Ma’ruf Amin yang sebelumnya sebagai Wakil Rais Aam secara otomatis naik menjadi Rais Aam PBNU periode 2015–2020.
Dalam politik organisasi NU, peristiwa semacam itu mengajarkan satu hal sederhana: tidak selalu orang yang paling keras mengincar posisi adalah orang yang akhirnya mendapatkannya.
Kadang, mereka yang paling tenang justru telah membaca kemungkinan beberapa langkah lebih jauh. Dan seolah menjadi juru tengah demi melangkah jadi yang terdepan. Di sinilah jurus Kiai Ma’ruf Amin bekerja ampuh.
Peristiwa ketiga datang pada Pilpres 2019.
Ketika Joko Widodo disebut hendak menggandeng Mahfud MD sebagai calon wakil presiden, konfigurasi politik berubah dalam hitungan jam. Kiai Ma’ruf Amin sebagai rais Aam PBNU seolah diam, tapi anak asuhnya beroperasi mengunci ke semua lini kekuatan. Hasilnya kemudian Kiai Ma’ruf muncul sebagai figur cawapres mendampingi Jokowi.
Mahfud MD sendiri pernah mengungkapkan secara terbuka bahwa dinamika dan tekanan politik yang melibatkan Kiai Ma’ruf Amin menjadi factor utama yang menutup peluangnya menjadi cawapres Jokowi. Selebihnya sejarah mencatat: pasangan Jokowi-Ma’ruf memenangkan Pilpres 2019.
*Manuver Kekuatan Menuju Muktamar ke-35*
Dua peristiwa muktamar sebelumnya dan Pilpres 2019 tersebut tentu tidak bisa disamakan begitu saja dengan kontestasi Muktamar ke-35 NU. Situasinya berbeda, aktornya lebih banyak, dan medan politik organisasi jauh lebih kompleks.
Tetapi ada pola yang menarik untuk dicermati: Kiai Ma’ruf Amin tampaknya selalu memahami bahwa dalam perebutan posisi strategis, momentum sering kali lebih menentukan daripada deklarasi terbuka.
Karena itu, menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang, menarik mencermati kembali posisi dan gerak politik kiai sepuh super kancil tersebut.
Benarkah Kiai Ma’ruf Amin sedang berada dalam satu frekuensi politik dengan Joko Widodo dan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU saat ini? Jika benar, apa kepentingannya? Apakah sekadar menjaga kesinambungan kepemimpinan, atau terdapat kalkulasi yang lebih jauh mengenai arah NU ke depan dan kepentingan elektoral 2029?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena Muktamar NU bukan sekadar forum memilih Rais Aam dan Ketum PBNU. Di dalamnya bertemu kepentingan pesantren, jaringan kiai, aspirasi suara jutaan nahdliyin, hingga pengaruh NU dalam politik nasional menuju kontestasi 2029.
Di titik ini, pengalaman panjang Kiai Ma’ruf Amin layak dibaca sebagai sebuah sajian politik organisasi khas kiai NU: jangan hanya melihat siapa yang tampil di panggung. Perhatikan pula siapa yang memilih berdiri di belakang layar, siapa yang sedang membangun konsensus, dan siapa yang paling sabar menunggu momentum.
Momen kebersamaan politik Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin serta Gus Yahya sangat mungkin terulang. Tentu ini akan jadi ancaman dan perlawanan terkuat dari adanya desas-desus kekuatan paket Istana.
Dalam politik NU, kejutan sering kali tidak datang dari mereka yang paling banyak dan lama berbicara dalam panggung kontestasi. Ia bisa datang dari mereka yang sejak awal sudah menghitung dan bersiap diri bergerak cepat ke mana arah permainan akan berakhir.
Dan sepekan menjelang Muktamar ke-35, permainan kelas tinggi khas NU tampaknya baru memasuki babak paling menarik.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan siapa yang sedang bermanuver, melainkan untuk siapa manuver itu dilakukan: untuk NU, atau untuk pertarungan politik setelah 2029.
Dan kekuatan NU, selalu menarik untuk sajian menu permainan.
Di situlah warga NU perlu waspada. Sebab organisasi sebesar NU tidak boleh menjadi kendaraan yang dikemudikan oleh kepentingan yang bersembunyi di balik sorban, yang ditukar tambahkan dengan klik kuasa elektoral.
Jombang nanti bukan hanya memilih pemimpin. Ia akan memilih arah. Dari kampung halaman, menuju 100 tahun ke depan.
.
Surabaya, 21 Agustus 2026
*Abd Wahab Hasyim adalah Pegiat 6 kali Muktamar NU.
